Sabtu,12 Maret 2022 | 18:00 WIB

Penundaan Pemilu 2024: Apakah Mungkin Terealisasi?

download

Seruan sejumlah pimpinan partai politik buat menahan pemilu 2024, disebut Perkumpulan untuk Pemilu & Demokrasi sebagai hal yang dapat memicu perlawanan publik karena nir sanggup dibuat menurut keputusan elite politik.

Berdasarkan undang-undang, penundaan pemilu perlu ada alasan darurat seperti bencana alam & kerusuhan.Bagaimana kesiapan Indonesia menjalankan sistem elektronik rekapitulasi buat Pilkada pada tengah pandemi Covid-19? Pilkada: Strategi para kandidat di tengah pandemi – ‘Was-was terhadap Covid akan tetapi perlu sentuh tangan pemilih’

Sementara pengamat politik berkata alasan penundaan Pemilu 2024 tidak mendasar & dituding memuat motivasi elite mengamankan proyek infrastruktur.

Berikut hal-hal yang sejauh ini diketahui tentang usulan penundaan pemilu 2024.

Baca Juga:Tak Ada Proses Politik, Gerindra Pilih tidak Tanggapi Wacana Penundaan Pemilu 2024Siapa mulai mengusulkan & apa alasannya?

Gagasan penundaan pemilu 2024 yang tertangkap media, berawal sejak Januari 2022. Hal ini pertama kali diungkapkan Menteri Investasi, Bahlil Lahaladia.

Ia mengutarakan soal penundaan pemilu 2024 pada sela kedap kerja menggunakan Komisi VI DPR, 31 Januari 2022. Mantan kepala Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini mengutip sebuah survei di mana taraf kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70%, dan menggabungkannya menggunakan asa dari para pengusaha.

“Saya kan keliling Indonesia, baik itu pengusaha akbar, pengusaha mini, dalam negeri mau pun asing, lantaran mereka butuh stabilitas,” istilah Menteri Bahlil.

“Memajukan pemilu & mengundurkan pemilu pada bangsa ini, bukan sesuatu yang haram,” tambahnya sambil mengutip peristiwa akselerasi pemilu dalam 1999 lantaran krisis, & masa orde lama.

Jauh sebelum itu, Menteri Bahlil jua menjamin para pengusaha meminta “kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses buat dimundurkan [pemilu 2024], itu jauh lebih baik.”

Baca Juga:Baru Sekadar Wacana, Gerindra Ogah Tanggapi Isu Penundaan Pemilu 2024, Pilih Amati dari Media

“Lantaran mereka ini baru selesai babak belur dengan masalah kesehatan. Ini global bisnis baru mau naik. Baru mau naik, ditimpa lagi dengan dilema politik,” istilah Menteri Bahlil misalnya dikutip menurut Kompas TV.Kenapa gagasan penundaan pemilu 2024 berkembang?

Gayung bersambut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar ikut mengusulkan Pemilu 2024 diundur “Ya, setahun lah, ya kalau nggak sampai 2 tahun maksimal ,” pungkasnya pada media.

Menurutnya, penundaan Pemilu 2024 lebih menaruh kepastian dalam pelaku usaha yang tahun ini sedang “optimistis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa.”

“Lantaran itu gw, melihat tahun 2024 pemilu ya rencananya kita laksanakan bulan Februari itu. Jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu,” kata Wakil Ketua DPR ini.

Dalam media-media, usulan ini juga disambut positif sang pimpinan menurut Partai Golkar, Airlangga Hartarto, & Ketua PAN, Zulkifli Hasan.Apakah berkaitan dengan ihwal presiden tiga periode?

Penundaan Pemilu 2024 berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya, Maruf Amin.

Jauh sebelum ini, tentang tiga periode Presiden Jokowi juga mengemuka dan mengakibatkan polemik pada November 2019. Dilansir berdasarkan Tempo, ihwal ini berawal menurut seorang anggota DPR dari Partai Nasdem yang menginginkan masa jabatan presiden diperbolehkan 3×5 tahun.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G. Plate jua mengeluarkan tentang ini. Wacana ini dilancarkan di saat MPR tengah menggodok usulan amandemen UUD 1945.

Namun, tak usang kemudian hal ini dibantah oleh Presiden Jokowi yang menyebut mereka yang menginginkan tiga periode, “Satu, ingin menampar muka aku. Kedua, ingin cari muka, yang ketiga ingin menjerumuskan,” pungkasnya, Desember 2019.

Sementara itu, terkait dengan wacana penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo, pihak Istana angkat bicara.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyatakan perilaku Presiden Jokowi terhadap gagasan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, tak pernah berubah.

“Siapa pun silakan saja berpendapat. Namun, presiden masih permanen sama sikapnya pada memandang jabatan 3 periode atau penundaan pemilu. Presiden selalu mengacu kepada konstitusi & undang-undang yang berlaku,” istilah Jaleswari pada informasi pada media.Apakah penundaan pemilu sanggup dilakukan?

Anggota Dewan Pembina dari Perkumpulan buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan penundaan Pemilu 2024 tidak mampu dilakukan berdasarkan “keputusan politik elit”.

Kata Titi, buat mengisi posisi presiden & wakil presiden selama pemilu ditunda harus diatur dalam Undang Undang Dasar. “Artinya diperlukan amandemen konstitusi,” ucapnya.

Dalam Undang Undang Dasar masa jabatan presiden dan wakilnya dijelaskan secara gamblang dalam Pasal 7. Intinya, jabatan ketua negara hanya berlaku selama lima tahun, dan hanya sanggup dipilih buat satu kali masa jabatan berikutnya.

Sementara Pasal 22 E UUD 1945 menjelaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.

“Konstruksi Undang Undang Dasar, tidak memberi ruang untuk dilakukan penundaan pemilu,” tambah Titi.

Begitupun diatur dalam Undang Undang No. 7/2017 tentang Pemilu. Tak terdapat ketentuan tentang penundaan pemilu, melainkan pemilu lanjutan dan pemilu susulan yang dapat terjadi karena kerusuhan, bala alam, gangguan keamanan & gangguan lainnya.

“Meskipun terdapat ruang buat menahan tahapan melalui UU Pemilu, akan tetapi tidak boleh menerabas Undang Undang Dasar terkait menggunakan masa jabatan [presiden], dan regularitas penyelenggaraan pemilu,” kata Titi.Apa dampaknya buat masyarakat?

Titi melanjutkan, wacana ini sudah membuat wargabergejolak. ” Sebenarnya yang paling dikhawatirkan merupakan informasi ini akan memicu penolakan & perlawanan publik yang sanggup diikuti oleh situasi chaos di rakyat kita,” ucapnya.

Pada sisi kekuasaan, penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi dalam perpanjangan masa jabatan presiden juga ” akan memicu penyimpangan kekuasaan, atau penyalahgunaan wewenang.”

“Dan itu akan berdampak jelek terhadap kita menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan baik,” istilah Titi.Apakah status ekonomi kekinian mampu jadi alasan penundaan pemilu 2024?

Selain tak memiliki landasan aturan, penundaan Pemilu 2024 justru, “ini sangat kontradiktif dalam upaya untuk menjaga stabilitas.”

“Belum apa-apa, gagasan buat menunda pemilu ini kan memicu instabilitas, dunia bisnis dihadapkan pada ketidakpastian apakah pemilunya berjalan atau ditunda,” tambah Titi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sampai 3,69% dalam 2021 sesudah mengalami negatif dua,07% pada 2020 di masa pandemi.

Sementara itu, Bank Indonesia mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,7 – lima,5% dalam 2022.

“Jadi stagnasi ekonomi itu tidak relevan dipakai buat memperpanjang [masa jabatan presiden], karena kiniekonomi kita sedang tumbuh & membaik,” istilah peneliti berdasarkan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes kepada BBC News Indonesia, Senin (28/02).

Apa motif di kembali penundaan pemilu 2024?

Arya menyampaikan motivasi penundaan pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden ini adalah “akses kekuasaan.”

“Pemimpin pada banyak negara itu, negara yang nggak demokratis kenapa pemimpinnya itu cenderung tidak ingin terdapat perubahan politik? Lantaran mereka memiliki akses kekuasaan, sumber daya politik & finansial,” pungkasnya.

Sementara itu, pengamat politik dari LP3ES, Wijayanto putusan bulat tentang ini. Tujuan penundaan Pemilu 2024 “buat memperpanjang kekuasaan”.

“Ada kepentingan eksklusif yang tidak menginginkan adanya perubahan yang mengejutkan,” istilah Wijayanto.

Penundaan Pemilu 2024 menyebabkan spekulasi di antaranya:Mengamankan proyek-proyek perpindahan ibu kotaMengamankan paket Omnimbus Law yang diminta MK untuk direvisi.Parpol-parpol yang tidak siap berkompetisi 2024.Kekhawatiran jikalau rezim nanti berubah, terdapat banyak masalah yang terungkap.

“Muncul di bagian atas, mampu masalah apa saja,” lanjut Wijayanto yang juga menambahkan, penundaan Pemilu 2024 pula dinikmati oleh “Mereka yang terdapat status quo itu akan bertahan, baik pada DPR juga kementerian, tentu saja pada Istana.”Sejauh mana peluang penundaan Pemilu 2024 ditetapkan?

Menurut Wijayanto peluang Penundaan Pemilu 2024 permanen terdapat. Ia berkata, “mewaspadai” perilaku Presiden Jokowi terkait hal ini, meskipun dulu menggunakan tegas menolak tentang 3 periode.

“Kita masih permanen waspada ketika Pak Jokowi mengungkapkan itu, ya, ingatlah. Dulu kan Jokowi, sebelum maju jadi presiden, dia gubernur waktu itu, mengatakan “saya mau penekanan dalam Jakarta, nggak copras-capres. Ternyata nyapres.”

Dalam masalah lainnya, revisi UU KPK dan Omnimbus Law yang disahkan tanpa mendengarkan aspirasi publik, lanjut Wijayanto.

Baca Juga