Sabtu,12 Maret 2022 | 13:17 WIB

Penundaan Pemilu 2024: Langgar Konstitusi & Coreng Demokrasi

Jakarta, IDN Times – Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Delia Wildianti, mengimbau seluruh elemen bangsa Indonesia mengakhiri wacana penundaan Pemilu 2024, menggunakan pulang kepada tuntunan konstitusi & prinsip demokrasi.

“Kita (bangsa Indonesia) wajibkembali dalam konstitusi. Konstitusi telah mengatur anggaran mainnya dan prinsip demokrasi juga, mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilu yang reguler dan periodik,” ujar dia, waktu sebagai narasumber dalam diskusi publik virtual Pusat Kajian dan Analisis Data bertajuk “Tunda Pemilu dan Tiga Periode: Lanjutkan Pak Dhe?” dilansir ANTARA, Kamis (3/3/2022).

Pernyataan Delia menanggapi keluarnya wacana penundaan Pemilu 2024, yg kinibalikberpolemik, usai dilontarkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, & sejumlah elite partai politik.

Wacana penundaan Pemilu 2024 sebenarnya muncul semenjak beberapa tahun belakangan, dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dengan menambah satu periode. Tetapi, perihal tersebut terbenam seiring keluarnya pandemik COVID-19.

Sebelumnya, kalangan pengusaha melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, pula mengungkapkan usulan yang sama. Mereka beralasan, syarat politik akan berdampak dalam kasus ekonomi, pada tengah masa pemulihan efek pandemik.

Baca Juga: Muhaimin: Penundaan Pemilu 2024 Sebatas Usulan, Keputusan di Presiden1. Penundaan pemilu memperlihatkan pemerintah dan partai politik inkonsistensi

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Dengan kembali menaati konstitusi dan prinsip demokrasi, istilah Delia, bangsa Indonesia pun akan terhindar berdasarkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kekacauan.

Delia menyampaikan apabila tentang penundaan Pemilu 2024 direalisasikan akibat alasan keberadaan pandemik atau buat mendukung pemulihan ekonomi pascapandemik, hal tadi berpotensi memperlihatkan inkonsistensi pemerintah atau pun partai-partai politik.

Menurut Delia, inkonsistensi tadi berpotensi muncul lantaran pada 2020, pemerintah justru bersikukuh menyelenggarakan pemilu.

“Sekarang, tiba-datang, terdapat usulan atau wacana buat menahan pemilu. Menurut gw, ini adalah bentuk inkonsistensi menurut pemerintah atau pun partai-partai politik yg mengusulkan penundaan pemilu,” ucap dia.

Delia mengatakan keberhasilan pemerintah menyelenggarakan Pilkada 2020 pada tengah pandemik, bahkan menggunakan peningkatan partisipasi masyarakat lebih berdasarkan tujuh persen, menandakan keadaan pandemik bukanlah faktor penghambat penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, Delia mengimbau, pemerintah percaya Pemilu 2024 dapat diselenggarakan secara lebih baik, meskipun penyelenggarannya masih berada pada masa pandemik.

“Lantaran latar belakang itu, pemerintah harusnya percaya sanggup menyelenggarakan Pemilu 2024 menurut pengalaman di tahun 2020, bahkan bisa lebih baik,” kata beliau.

Selain itu, kata Delia, penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) & Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yg dilakukan Komisi II DPR dalam Kamis (17/2/2022) dini hari, mengukuhkan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa dipersiapkan menggunakan lebih baik semenjak kini.dua. ICW minta parpol tak usulkan penundaan Pemilu 2024

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Pada kesempatan lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) jua mendesak partai politik (parpol) menghentikan usulan penundaan Pemilu 2024.

“Penundaan Pemilu 2024 akan mengancam proses demokrasi Indonesia & berpotensi memunculkan kepemimpinan otoritarian. ICW mendesak PKB, PAN, dan Golkar serta partai politik lainnya yang putusan bulat penundaan Pemilu 2024, segera mencabut pernyataannya,” istilah Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Egi Primayogha dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, berdasarkan Egi, justru mencederai amanat reformasi Indonesia, memantik kemarahan publik, mengacaukan tatanan demokrasi & aturan serta memberikan pendidikan politik yg tidak baik bagi rakyat.

“ICW mendesak semua partai politik buat konsisten dalam Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 yang telah disahkan beserta-sama Komisi II DPR-RI, pemerintah, & penyelenggara pemilu,” ujar dia.

Sementara bagi partai politik lain, ICW mengingatkan, supaya permanen berpegang teguh dalam aturan pemilu dan nir mengikuti langkah PKB, Golkar, & PAN yang putusan bulat menahan Pemilu 2024.

“ICW meminta Presiden Joko Widodo buat secara tegas menolak tentang penundaan pemilu dan konsekuen terhadap jadwal pemilu yg telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan konsultasi menggunakan pemerintah dan DPR,” kata Egi.

ICW menyebut alasan penundaan demi stabilitas ekonomi nir relevan, karena menurut segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Indonesia triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan 7,07 persen (yoy) dan berpotensi naik pada 2022.

Selain itu, pilkada serentak pada 2020 pula sudah terselenggara pada 270 daerah menggunakan baik & menerapkan protokol kesehatan menggunakan tertib.

“Sehingga nir ditemukan ‘klaster pilkada’ seperti yang dikhawatirkan sebelum aplikasi. Bahkan tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak 2020 mencapai angka 76,09 %. Jadi, penundaan Pemilu 2024 menggunakan alasan pandemi COVID-19 tidak relatif relevan,” ujar Egi.3. Penundaan pemilu tidak hanya melanggar konstitusi, melainkan berbahaya buat kehidupan demokrasi

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur (IDN Times/Santi Dewi)

Sementara, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyebut usulan penundaan pemilu tak hanya akan melanggar konstitusi, melainkan berbahaya buat kehidupan demokrasi & iklim negara hukum di Indonesia.

“Rencana penundaan pemilu sesungguhnya telah melanggar konstitusi sebagaimana pada Pasal 7 Jo 22 E ayat (1) UUD NRI 1945 yang memuat 2 prinsip yang harus ditaati, yaitu penghormatan terhadap hak sipil & politik masyarakat negara serta restriksi terhadap kekuasaan politik,” kata Isnur.

Senada menggunakan ICW, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto jua menilai, penundaan Pemilu 2024 berpotensi menurunkan skor indeks demokrasi Indonesia yg waktu in belum dapat dikatakan baik.

“Dua penyumbang skor yang poly (terhadap akumulasi skor indeks demokrasi Indonesia tahun 2021 yg diluncurkan The Enonomist Intelligence Unit dengan nilai 6,71 & berada di peringkat 52 dari 167 negara) adalah partisipasi politik rakyat sebanyak 7,22 dan adanya aplikasi pemilu dengan nilai 7,9,” ujar Wijayanto ketika menjadi narasumber dalam diskusi impian LP3ES bertajuk “Menunda Pemilu, Membajak Demokrasi” dipantau menurut Jakarta, Selasa, 1 Maret 2022.

Sehingga, istilah dia, apabila pemilu ditunda atau masa jabatan presiden diperpanjang sebagai tiga periode, Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai pemilu yg teratur, baik, dan demokratis. Dengan istilah lain akan menghilangkan faktor yg mendukung peningkatan indeks demokrasi di Tanah Air.

“Dapat dengan mudah dikatakan skor indeks demokrasi Indonesia akan jeblok (apabila Pemilu 2024 ditunda),” istilah Wijayanto.

Dia mengumpamakan keadaan demokrasi pada Indonesia waktu ini selayaknya sebuah rumah yg tengah mengalami banjir dengan tinggi leher, namun kinibanjir itu menyurut menjadi dengan tinggi lutut.

Dengan demikian, menurut Wijayanto, meskipun skor indeks demokrasi Indonesia dalam 2021 meningkat dibandingkan 2020 yang bernilai 6,30 dan menduduki peringkat 64, bukan berarti keadaan demokrasi pada Indonesia benar-benar baik.

“Jadi, sebenarnya masih kebanjiran. Masih mundur demokrasinya,” ujar beliau.

Wijayanto memaparkan bukti nyata peran partisipasi politik dalam menyumbangkan nilai yg bisa memperbaiki skor indeks demokrasi Indonesia dalam 2021.

“Bukti konkretnya, masih ada wargasipil, misalnya lembaga bantuan aturan (LBH), Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Survei Kedai Kopi, LP3ES yg terus menerus melakukan partisipasi politik buat menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Lalu, ada tindakan rakyat sipil turun ke jalan, misalnya ketika KPK dilemahkan, Omnibus Law disahkan. Jadi, skor kita itu naik, salahsatunya lantaran ada partisipasi politik ini,” kata dia.

Baca Juga: Pemilu Diundur, Muhammadiyah: Melanggar, Jangan Tambah Masalah Bangsa4. Tidak ada alasan menunda Pemilu 2024

Pakar aturan rapikan negara Unsoed Purwokerto Prof. Muhammad Fauzan. (ANTARA/spesial.)

Pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Muhammad Fauzan, menilai nir alasan buat menunda pelaksanaan pemilu 2024.

“Secara hukum tata negara wajibdicermati di pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan generik secara periodik (digelar) lima tahun sekali,” istilah Fauzan dilansir ANTARA, Rabu (2/3/2022).

Oleh karenanya, dia mempertanyakan dasar argumentasi pihak-pihak yg menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024, sedangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 telah kentara mengatur pemilu digelar secara periodik 5 tahun sekali.

Baca Juga