Sabtu,12 Maret 2022 | 23:31 WIB

Penundaan Pemilu (1)

Presiden Sukarno menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 1955. (ANRI).

Indonesia sudah menyelenggarakan 12 kali pemilihan umum (Pemilu) sampai tahun 2019. Sesuai jadwal, Pemilu berikutnya akan digelar dalam 2024. Namun, PKB dan PAN mengusulkan Pemilu ditunda satu atau dua tahun lagi. Alasannya buat perbaikan ekonomi sesudah 2 tahun pandemi Covid-19. Usulan itu ditolak partai-partai politik lain dan para ahli hukum.

Penundaan Pemilu akan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden. Sementara Presiden Joko Widodo pernah menegaskan menolak perpanjangan masa jabatan & pemilihan presiden tiga periode.

Baca jua: Mengapa NU Keluar dari Masyumi?

Pemilu pertama kali diselenggarakan pada September 1955. Pemilu berikutnya seharusnya diselenggarakan dalam September 1959. Tetapi, berdasarkan sejarawan Greg Fealy pada Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967, pada September 1958, pemerintah mengumumkan bahwa Pemilu 1959 akan ditunda ke tahun 1960 menggunakan alasan keamanan.

“Penundaan proses pemilihan itu adalah yang pertama dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya tidak pernah diadakan Pemilu lagi hingga 1971,” tulis Fealy.

Akibat penundaan Pemilu itu, DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan menggunakan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960. Dalam Penpres itu terdapat diktum menyebut “mengusahakan pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat dari Undang-Undang Dasar 1945”.

Baca juga: Cerita pada Balik MD pada Mahfud

Moh. Mahfud MD, yang kinimenjabat Menko Polhukam, pada Politik Hukum di Indonesia menyebut diktum itu menjadi rencana Pemilu. Hal ini dapat dipahami berdasarkan kabar Pejabat Presiden Djuanda bahwa Pemilu akan diadakan dalam 1962 lantaran tidak mungkin diadakan dalam saat dekat.

Untuk mengisi kekosongan anggota DPR, sembari menunggu Pemilu, Presiden Sukarno dengan Penpres No. 4 Tahun 1960 membentuk DPR sementara yg dianggap Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Anggota DPR-GR berjumlah 283 orang yang terdiri atas wakil-wakil partai politik dan golongan karya serta seorang wakil menurut Irian Barat.

“Pemilu yang dijanjikan itu ternyata ditunda lagi ketika pada 20 Mei 1962 pemerintah mengeluarkan pengumuman sebelum Irian Barat kembali ke pangkuan Republik, maka Pemilu tidak akan dilaksanakan dulu,” tulis Mahfud.

Demikianlah, karena Pemilu ditunda lagi, forum konstitusional yang seharusnya berfungsi sebagai mitra pemerintah pada memegang kekuasaan legislatif, dilakukan oleh forum ad interim, yaitu DPR-GR.

“DPR-GR bekerja keras, dengan fungsi yang tak jarang diintervensi sang presiden (dalam bentuk pembuatan Penpres dan pemberianwewenang pada DPA untuk mengungkapkan dulu setiap RUU). MPRS sebagai forum tertinggi negara mengalami hal yang sama: anggota-anggotanya diangkat oleh pemerintah, bukan dari hasil Pemilu,” tulis Mahfud.

Alasan politik penundaan Pemilu 1959 yang disepakati partai-partai politik lantaran PKI semakin kuat. Dalam Pemilu 1955, PKI menempati posisi keempat setelah PNI, Masyumi, dan Partai NU. Tetapi, pada Pemilu daerah dalam 1957–1958 PKI mengungguli ketiga partai itu.

Fealy mencatat bahwa NU semakin mengkhawatirkan keberhasilan PKI pada Jawa Tengah dan Jawa Timur karena pada kedua wilayah ini NU mempunyai jumlah massa pendukung terbesar. Di Jawa Tengah, PKI unggul atas NU menggunakan perolehan bunyi sebanyak lebih menurut satu juta. Sedangkan pada Jawa Timur, PKI memimpin perolehan bunyi di delapan kabupaten –sebelumnya hanya mampu memenangkan dua kabupaten.

“Hasil Pemilu [daerah] ini semakin menaikkan ketegangan di daerah,” tulis Fealy. Ketegangan di daerah berpuncak pada deklarasi PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang diselesaikan sang pemerintah sentra dengan operasi militer.      

Baca jua: Kegagalan Pilkada Langsung

Sejarawan Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Perempuan, Politik Seksual pada Indonesia Pasca Kejatuhan PKI, menyebut bahwa PKI tampil menjadi pelaku politik nasional yg krusial. Muncul ketakutan akan berkembangnya impak PKI pada merebut pemerintahan pasca Pemilu 1955.

“Karena itulah terdapat friksi Pemilu 1959 perlu ditunda. Suatu front anti-PKI dibangun sang sejumlah pemimpin kalangan kepercayaan , militer, & sejumlah pemimpin PNI,” tulis Saskia.

Menurut Mahfud, sebenarnya sesudah pembubaran Konstituante dalam 1959, pemerintah sudah mengungkapkan RUU Pemilu yang sempat dibahas sampai tahun 1963. Namun RUU ini nir pernah menerima keputusan final.

Iman Toto K. Rahardjo dan Suko Sudarso dalam Bung Karno Masalah Pertahanan-Keamanan menambahkan bahwa panitia persiapan untuk merancang UU Pemilu sudah dibuat semenjak sebelum Dekrit lima Juli 1959. Anggota panitia dilantik Presiden Sukarno sebelum berangkat ke Tokyo dalam awal 1959. Ali Sastroamidjojo, mantan kepala generik PNI, & Manai Sophiaan, mantan Sekjen PNI yang menjadi anggota panitia, pernah bercerita bahwa terdapat rencana Pemilu dalam 1963 setelah Irian Barat balikke Republik Indonesia & pulihnya keamanan di daerah-wilayah.

“Tetapi dengan alasan masih berlakunya SOB (staat van oorlog en beleg atau keadaan darurat perang, red.) pada sejumlah wilayah, Pemilu ditunda,” tulis Iman & Suko. Ini sinkron degan pernyataan Menteri Pertama Djuanda pada Mei 1962 bahwa Pemilu tidak akan diadakan sebelum kembalinya Iran Barat dan sebuah RUU Pemilu disiapkan.

Baca jua: Persaingan Partai Islam dengan PKI dalam Pemilu 1955

“Anehnya para penentang Demokrasi Terpimpin malah merasa bersyukur, blessing in disguise, menggunakan ditundanya Pemilu lantaran takut PKI menang,” tulis Iman dan Suko.

Menurut Mahfud, Sukarno baru menyebut-nyebut lagi soal Pemilu menjelang kejatuhannya selesainya peristiwa G30S 1965 dan selesainya ABRI memegang kunci kekuasaan melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada 17 Agustus 1966, Sukarno melalui pidato berjudul “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah)” berkata:

“Berkali-kali telah saya katakan, kita wajibmenyelenggarakan pemilihan generik secepat mungkin lantaran pemilihan generik adalah satu-satunya cara mengetahui kehendak rakyat, mengetahui cita-cita masyarakat sebenarnya, mencari penyelesaian tentang tuntutan-tuntutan yg dikemukakan atas nama warga& buat memperbaiki anggota lembaga-lembaga negara…”

Baca juga: NU dalam Pemilu Pertama Orde Baru

Bahkan, pada pidato pertanggungjawabannya yang dikenal sebagai Nawaksara, Sukarno menyampaikan bahwa pada 4 Mei 1966 sudah mengungkapkan dua RUU, yaitu RUU Penyusunan MPR, DPR, dan DPRD dan RUU Pemilihan Umum. Tetapi, usulan ini tenggelam pada tengah hiruk-pikuk demonstrasi dan Sidang Istimewa MPRS yg tidak lagi berpihak dalam Pemimpin Besar Revolusi itu.

“Pemilu pun tidak sempat dilaksanakan hingga kejatuhan presiden dalam 1967, bahkan sampai meninggalnya pada 1970,” tulis Mahfud.

Sementara itu, berdasarkan Iman dan Suko, rencana Pemilu tahun 1968 ditunda lagi lantaran takut Sukarno menang. Pemilu baru dilaksanakan pada 1971 setelah Sukarno disingkirkan dan pengikutnya dihancurkan.

Baca Juga