Sabtu,12 Maret 2022 | 07:44 WIB

Lima Hal Tentang Penundaan Pemilu 2024, Mengapa Menuai Polemik?

TEMPO.CO, Jakarta – Usulan penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 yg disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menuai polemik. Pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap usulan penundaan Pemilu  bakal diikuti sang partai koalisi pemerintah lainnya.

“Bisa jua Ketum-ketum (kepala generik) partai akan ditekan buat bersuara yg sama misalnya Cak Imin,” kata Ujang kepada Tempo, Kamis, 24 Januari 2022. Belakangan usulan Cak Imin menerima dukungan menurut kepala generik partai lainnya. Ketua Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan dan Golkar, Airlangga Hartarto, yang pula Menteri Koordinator Perekonomian pun mengusulkan penundaan Pemilu 2024.Mengapa penundaan Pemilu 2024 menuai polemik?Hanya merujuk media sosial

Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun pada media sosial, sebanyak 60 % mendukung penundaan pemilu. Sisanya menolak. “Big data mulai jadi surat keterangan kebijakan pada merogoh keputusan,” katanya melalui warta tertulis, Ahad, 27 Februari 2022. Cak Imin menambahkan, pengambilan perilaku bergeser dari sebelumnya merujuk survei beralih big data.

Menurut Wakil Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Arsul Sani, ihwal penundaan Pemilu 2024 harus ditanyakan pada masyarakat. Tidak relatif berdasarkan representasi output survei atau melihat data dukungan pada media umum. “Kalau hanya melihat menurut situ, nanti mampu gampang diskenariokan. Apalagi poly pelaku survei abal-abal, buzzer & penggunaan booth buat booster isu pada medsos,” kata Arsul, kepada Tempo, Senin, 28 Februari 2022.Ada kesan penyalahgunaan kekuasaan

apabila hanya mengandalkan kekuasaan formal Majelis Permusyawaratan Rakyat buat membarui UUD 1945, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Arsul Sani menjelaskan, kondisi pada Pasal 37 mampu dipenuhi. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, usul perubahan pasal-pasal UUD diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat jika diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Pasal yg sama mengatur buat mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sidang MPR dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga menurut jumlah anggota. Putusan mengganti pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Dari 575 anggota DPR, lebih dari 400 di antaranya dari menurut koalisi pemerintah. Angka ini sudah lebih dari 50 persen plus satu. Tapi, bila amendemen dilakukan atas kekuasaan formal MPR saja, istilah Arsul, kesan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan mampu dihindari.Masih usulan, Majelis Permusyawaratan Rakyat belum terima permintaan amendemen

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan (Zulhas) berkata bakal mengajukan usulan penundaan Pemilu 2024 kepada para ketua umum partai. Tapi, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat lainnya, Hidayat Nur Wahid, mengklaim belum ada satu pun usulan resmi masuk ke Majelis Permusyawaratan Rakyat berkaitan amandemen UUD 1945 untuk menunda Pemilu 2024. apabila ingin ada pembahasan pengubahan konstitusi, menurut Hidayat, pihaknya wajibmenerima usulan formal terlebih dahulu.

“Belum terdapat usulan menurut Zulhas pada MPR, ya,” kata Hidayat kepada Tempo, Rabu, 2 Maret 2022.Penundaan pemilu belum memenuhi syarat

Menurut Hidayat, merujuk Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37, dibutuhkan 1 menurut tiga atau 237 anggota MPR sebagai kondisi mengajukan usulan formal buat amendemen. Saat ini baru tiga partai yg sepakat dengan usulan itu. “Golkar terdapat 85 kursi, PKB 58, PAN 44, jumlahnya 187 kursi. Padahal yg diperlukan 237, masih kurang 50,” kata Hidayat. Jumlah itu belum memenuhi syarat utama pengusulan perubahan UUD 1945.Ditolak banyak pihak

Usulan penundaan Pemilu 2024 menuai penolakan. Koalisi wargasipil beramai-ramai menolak penundaan Pemilu 2024. Pemilu yang ditunda tanpa alasan kuat mengancam masa depan demokrasi.

Perwakilan berdasarkan Indonesia Corruption Watch Egi Primayogha meminta Presiden Joko Widodo menolak usulan penundaan Pemilu 2024. “Meminta Presiden Joko Widodo buat secara tegas menolak ihwal penundaan pemilu,” katanya melalui keterangan tertulis, Rabu, dua Maret 2022.

Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengatakan organisasinya bersama grup rakyat sipil tengah membahas kemungkinan mengajukan upaya formal dan nonformal buat menolak penundaan Pemilu 2024.  “Kami masih berkoordinasi termin awal karena isu ini bergulir secara mendadak & cepat,” istilah Julius ketika dihubungi Tempo.

Baca: Soal Penundaan Pemilu 2024, Sekjen PDIP Ungkap Soal Orang di Sekitar Jokowi

Selalu update isu modern. Simak breaking news & warta pilihan menurut Tempo.co pada kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate buat bergabung. Anda perlu meng-install pelaksanaan Telegram terlebih dahulu.

 Catatan koreksi:Berita ini telah mengalami perubahan dalam Sabtu lima Maret 2022 pukul 11.41 karena kesalahan penulisan jabatan Julius Ibrani

Baca Juga