Jumat,25 Februari 2022 | 03:35 WIB

Krisis Kedelai

Perajin tempe mengemas kedelai impor untuk dibuat tempe di sentra indutri tempe di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta selatan, Sabtu (4/9/2021). Tempe produksi mereka dijual ke pasar Kebayoran Lama dengan harga Rp 8000 per buah.
Perajin tempe mengemas kedelai impor untuk dibuat tempe di sentra indutri tempe di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta selatan, Sabtu (4/9/2021). Tempe produksi mereka dijual ke pasar Kebayoran Lama dengan harga Rp 8000 per buah.

Krisis pangan, seperti beras, gula, daging, bawang putih, cabai, kedelai, dan minyak goreng, sering terjadi. Termasuk krisis gula dan minyak goreng yang terjadi saat ini.

Apakah bangsa kita mudah lupa dan malas berpikir?

Seandainya kementerian terkait memiliki data yang terintegrasi, seharusnya stok bahan pangan dapat dengan mudah dan cepat diketahui.

Kegagalan panen suatu sentra pangan atau terganggunya rantai produksi dapat sedini mungkin diketahui. Krisis dapat dihindari dengan segera bertindak, baik melalui operasi pasar maupun sebagai pilihan terakhir dengan impor bahan pangan.

Pertumbuhan data dan informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertambahannya dan memiliki data besar (mahadata) yang terintegrasi dan akurat di semua kementerian dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga untuk dapat menciptakan suatu kebijakan yang cepat dan tepat.

Diperlukan langkah nyata pemerintah untuk segera memperbaiki (corrective actions) agar krisis bahan pangan yang sama tidak terus berulang. Semoga.

FX Wibisono

Jl Kumudasmoro Utara, Semarang 50148

Makna JHT

Sebagai orang yang pernah menarik uang Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan, saat mengundurkan diri beberapa tahun lalu, saya sepakat ”meluruskan” makna JHT sebagai Jaminan Hari Tua, bukan JPD (Jaminan Pengunduran Diri).

Ada semacam distorsi makna JHT, dianggap sama dengan JPD. JHT adalah jaminan pensiun, bukan jaminan seperti tabungan di bank yang bisa ditarik sewaktu-waktu.

Masyarakat perlu mengerti bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukanlah bank, melainkan asuransi. BPJS hidup dari hasil investasi yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh.

Kesalahan pemerintah adalah momentum dan komunikasi yang tidak efektif. Akibatnya, upaya ”pelurusan” makna JHT jadi melebar ke isu politik, sampai dikaitkan dengan rencana ibu kota baru, ”Tiongkok-isasi” atau pelunasan utang negara. Tentu ini adalah disinformasi besar.

Padahal, ”pelurusan” bisa jadi salah satu upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan JPD jadi program baru.

Program JPD bisa menjadi jalan tengah dari isu tidak bisa tarik uang sebelum 56 tahun di JHT. Pola penagihan iuran sama, dengan jumlah sama atau naik sedikit, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap gaji bersih karyawan.

Hingga 10-20 tahun awal, penempatan porsi JPD lebih besar dibandingkan JHT, misalnya 90 persen JPD 10 persen JHT. Setelah melewati batas itu, porsi JPD bisa dikonversi menjadi JHT seluruhnya atau berubah proporsinya.

Ketika karyawan mencairkan, mereka bisa pilih apakah akan mencairkan JHT dan JPD atau JPD saja, sesuai dengan rencana mereka apabila mengundurkan diri: apakah lanjut mencari kerja atau membuat usaha sendiri.

Jika karyawan ini meninggal sebelum 56 tahun, JHT dan JPD harus dikeluarkan semuanya kepada ahli waris. Sama halnya seperti asuransi swasta. Dari awal, karyawan mendapat penjelasan agar tidak salah paham.

Mungkin pemerintah berpikir Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) itu cukup. Tidak menyadari, ada banyak alasan orang mengundurkan diri. JKP itu konsepnya mirip Kartu Prakerja, ada pelatihan kerja juga dan pendanaan selama beberapa bulan.

Saya paham ada kekhawatiran BPJS Ketenagakerjaan bernasib sama seperti Jiwasraya, Asabri, Bumiputera. Maka, pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat bahwa hasil kerja keras mereka tidak akan sia-sia dan punya manfaat besar.

Di sisi lain, kepada masyarakat juga harus mulai diajarkan bahwa konsep BPJS adalah asuransi, bukan bank atau tabungan, sehingga hasil terbaik adalah hasil jangka panjang. Namun, untuk membantu dalam keadaan darurat, ada dana lain yang bisa dipakai untuk menyambung hidup.

Rinaldo MaharditamaKlender, Duren Sawit, Jakarta Timur

 

Sumber : https://www.kompas.id/

Baca Juga