Minggu,13 Maret 2022 | 04:21 WIB

Ini Dia Permasalahan Umkm Yang Sering Muncul di Indonesia & Solusinya

images (15)

Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah, pelaku UMKM di Tanah Air mencapai 60 juta. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring menggunakan kemajuan teknologi & potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang.

Tingginya pertumbuhan UMKM memberikan angin segar bagi perekonomian di Indonesia, salah satunya dengan berhasil membuka banyak lapangan kerja baru. Tetapi bukan berarti pertumbuhan pesat tersebut lepas dari permasalahan. Berbagai permasalahan UMKM justru membuatnya kalah bersaing, jalan di tempat, sampai gulung tikar.

Apa Itu UMKM?

Sebelum kita membahas lebih lanjut apa saja permasalaha  UMKM yg seringkali ditemui di Indonesia, ada baiknya kita membahas apa itu UMKM dan klasifikasinya.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM sanggup dibedakan menurut jumlah aset dan total omzet penjualannya. Untuk lebih memahaminya lebih lanjut, ayo lihat penjelasannya di bawah ini:

1. Kategori Usaha Mikro

Klasifikasi ini adalah bisnis produktif yang dimiliki oleh perorangan &/atau badan usaha perorangan, menggunakan karyawan kurang menurut 4 orang, aset sampai Rp50 juta, dan omzet penjualan tahunan mencapai Rp300 juta.

2. Kategori Usaha Kecil

Ciri-ciri UMKM yg termasuk kategori usaha kecil merupakan mempunyai karyawan berkisar lima-19 orang, kekayaan higienis kisaran Rp50 juta-Rp500 juta, dan omzet per tahun berkisar Rp300 juta-Rp2,5 miliar.

3. Kategori Usaha Menengah

Cakupan UMKM bisnis menengah semakin lebih akbar, menggunakan karyawan berjumlah antara 20-99 orang, aset antara Rp500 juta-Rp10 miliar, dan omzet penjualan antara Rp2,lima-50 miliar.

4. Kategori Usaha Besar

Usaha ekonomi produktif ini memiliki jumlah karyawan lebih berdasarkan 100 orang menggunakan aset lebih menurut Rp10 miliar dan omzet tahunan lebih berdasarkan Rp50 miliar.

Dari sekian banyak permasalahan UMKM yang terjadi di Indonesia, terdapat permasalahan di bawah ini yang paling seringkali ditemui. Namun, jangan Anda jadikan konflik ini sebagai penghalang melainkan sebuah tantangan yg wajibdilalui demi kelangsungan bisnis Anda sendiri.

Yuk, kita simak beserta apa saja pertarungan UMKM yg umum terjadi pada Indonesia bersama dengan solusinya:

1. Permasalahan UMKM Paling Klasik merupakan Soal Modal

Permasalahan UMKM yang paling sering ditemui adalah kapital yang terbatas. Para pelaku UMKM mungkin saja memiliki poly wangsit usaha buat membuatkan usahanya, namun harus terhenti karena nir adanya kapital tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, poly pelaku UMKM yg kesulitan buat menerima kapital tambahan menurut forum keuangan dikarenakan banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi. Hal ini senada dengan hasil survei yg dilakukan sang Pricewaterhouse Coopers, yg mana 74% UMKM pada Indonesia belum menerima akses pembiayaan.

Perkembangan teknologi menaruh solusi baru bagi pelaku UMKM pada menerima modal tambahan. Sebut saja kehadiran teknologi finansial (fintech) melalui sistem urunan dana atau yg dikenal dengan kata crowdfunding. Cara pendanaan baru ini sebagai tantangan bagi pelaku UMKM pada meyakinkan khalayak umum buat mendanai usaha mereka.

Crowdfunding sendiri dibagi menjadi dua, yaitu reward dan equity. Sistem crowdfunding berbasis reward mirip menggunakan bentuk sponsor, yang mana seorang berminat buat mendanai bisnis Anda kemudian Anda menunjukkan banyak sekali jenis imbalan. Sistem reward ini tidak mengharapkan keuntungan finansial.

Sedangkan yg ke 2 merupakan crowdfunding berbasis equity yg seperti menggunakan investasi konvensional dalam bentuk saham yang sifatnya profit sharing. Investor yg tertarik buat meminjamkan modal akan menerima saham perusahaan sekaligus mendapatkan laba perusahaan sinkron menggunakan banyaknya saham mereka pada perusahaan tadi.

Meski begitu, Anda menjadi pelaku UMKM juga perlu memperhatikan aneka macam persyaratan saat ingin mengajukan dana pada lembaga crowdfunding, keliru satunya buat besaran bunga pinjaman. Selain itu, pastikan bila forum crowdfunding yang Anda pilih sudah terdaftar & diawasi sang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya lebih aman. Ditambah lagi OJK baru saja menerbitkan peraturan terkait layanan urun dana pada 31 Desember 2018 lalu pada Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018.

2. Permasalahan UMKM Lainnya Terkait Urusan Perizinan

Tahukah Anda, bahwa poly UMKM di Indonesia yg belum mempunyai badan aturan yang jelas? Tidak adanya biarusaha resmi mendatangkan imbas domino bagi pelaku UMKM lantaran akan merusak laju bisnis mereka sendiri, keliru satunya waktu ingin mengajukan modal. Sehingga sulit bagi pelaku UMKM buat membuatkan bisnis mereka sebagai lebih besarlagi.

Untuk itu, usahakan Anda telah mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan berdasarkan domisili usaha. Keberadaan SIUP krusial dimiliki sang pelaku UMKM supaya bisnis yang dijalankan memiliki bukti yang absah dari pemerintah. Perihal SIUP diatur oleh pemerintah pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/2009 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

SIUP dibagi sebagai 4 jenis berdasarkan skala bisnis yg dijalankan, yaitu:SIUP Mikro termasuk kategori bisnis sangat kecil atau mikro menggunakan modal bisnis & kekayaan higienis tidak lebih dari Rp50 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP Kecil mempunyai cakupan kapital dan kekayaan higienis antara Rp50 juta hingga menggunakan Rp500 juta dan tidak termasuk tanah & tempat usaha.SIUP Menengah dimiliki bagi pelaku UMKM menggunakan kapital & kekayaan bersih antara Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar  dan tidak termasuk tanah dan tempat bisnis.SIUP Besar adalah kategori terakhir yang wajibmemiliki SIUP lantaran modal dan kekayaan bersihnya lebih berdasarkan Rp10 miliar dan tidak termasuk tanah serta bangunan loka usaha.

Untuk sanggup menerima SIUP, Anda bisa mengajukan secara online juga offline. apabila ingin mengurus secara online, akses melalui situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM & PTSP) masing-masing daerah. Kemudian cari informasi seputar SIUP yang sesuai menggunakan skala usaha Anda. Jika ingin mengurus secara offline, Anda bisa mendatangi eksklusif kantor pelayanan Dinas Perindustrian & Perdagangan Daerah Tingkat II di masing-masing kabupaten atau kotamadya Anda.

Lalu, apa saja dokumen yang dibutuhkan buat sanggup menerima SIUP? Formulir pendaftaranyang telah diisi dan ditempelkan materai Ro6.000, dibentuk fotokopi 2 rangkap. Fotokopi KTP yg masih berlaku sebanyak tiga lembar. Fotokopi Kartu Keluarga sebesar tiga lbr.Fotokopi NPWP sebanyak tiga lembar.Surat perjanjian sewa-menyewa tanah /bangunan bila tanah atau bangunan disewa.Surat pernyataan bermaterai Rp6.000 berdasarkan pemilik tanah/bangunan yg digunakan.Fotokopi KTP pemilik tanah  atau bangunan. Pas foto berwarna berukuran tiga×4 sebesar 2 lbr. Surat pernyataan bersedia mengurus IMB dalam jangka ketika 1 tahun.

Tahukah Anda, bahwa pengurusan SIUP tidak dipungut biayaatau gratis, sehingga semakin memudahkan Anda buat mendapatkan biarbisnis yg sah!tiga. Rendahnya Kesadaran untuk Membayar Pajak Juga Jadi Permasalahan UMKM pada Indonesia

Selain perizinan, regulasi lain yang kerap diabaikan sang pelaku UMKM merupakan soal pembayaran pajak. Dari lebih kurang 60 juta pelaku UMKM pada Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menampakan bahwa tidak seluruh pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yg menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yg bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka mampu mengalami rol tikar lantaran modal yang terdapat habis digunakan buat membayar sanksi pajak yang telat dibayarkan.

Pemerintah pun menurunkan tarif PPh Final atau yg seringkali dianggap menjadi pajak UMKM berdasarkan 1% menjadi 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan berdasarkan Usaha yg Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yg Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Selain itu, yg sebagai WP merupakan mereka menggunakan bisnis yg memiliki omzet hingga menggunakan Rp4,8 miliar pada satu tahun.Kebijakan penurunan tarif ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM buat mengembangkan usahanya sebagai lebih baik lagi.

Baca Juga